JAKARTA - PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), unit usaha pengelolaan sampah terintegrasi dalam ekosistem Danantara Indonesia, berkomitmen untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan proyek Waste-to-Energy (WtE).
Chief Executive Officer Denera, Fadli Rahman, menekankan urgensi pelibatan elemen masyarakat dalam implementasi WtE, baik pada tahap pengembangan maupun operasional fasilitas.
“Kami memastikan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak lokal berjalan dengan baik, termasuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Danantara Indonesia memperkirakan kebutuhan 500 hingga 1.000 pekerja untuk merampungkan pembangunan setiap fasilitas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Dengan rencana pembangunan 33 unit di seluruh Indonesia, total kebutuhan tenaga kerja dari fase konstruksi hingga operasional diproyeksikan mencapai 130 ribu orang.
Fadli menilai permasalahan sampah merupakan isu generasional yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat di masa depan. Ia mendorong masyarakat untuk mendukung penanganan sampah dari hulu ke hilir, mulai dari pemilahan sederhana hingga penggunaan teknologi canggih.
“Mari kami bersama-sama mendukung setiap upaya yang dapat menjadi solusi bagi persoalan sampah di Indonesia,” kata Fadli Rahman.
Di sisi lain, Sustainability Provocateur sekaligus Founder Social Investment Indonesia, Jalal, berpendapat bahwa pembangunan fasilitas WtE harus dibarengi dengan penguatan budaya pemilahan sampah di rumah tangga dan sektor industri. Tantangan utama WtE terletak pada karakteristik sampah organik yang memiliki kadar air tinggi, sehingga pemilahan menjadi langkah krusial.
Jalal menekankan bahwa pelibatan masyarakat secara bermakna (meaningful engagement) harus menjadi bagian integral dari setiap proyek WtE agar memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial.
“Partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas dalam proses perizinan. Warga sekitar harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, mendapatkan akses terhadap informasi emisi secara terbuka, serta memperoleh manfaat nyata dari proyek yang dibangun. Tanpa itu, WtE berpotensi kehilangan legitimasi sosial yang justru menjadi fondasi keberlanjutannya,? kata Jalal.