JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari dunia bisnis kesehatan Indonesia. Anak perusahaan PT Indofarma Tbk (INAF), yaitu PT Indofarma Global Medika (IGM), resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini menyusul serangkaian permasalahan finansial yang mencuat, termasuk keterlibatan IGM dalam kasus pinjaman online (pinjol).
Melalui Putusan Pengadilan Niaga No. 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Februari 2025, IGM dinyatakan tak mampu melunasi utang-utang dan secara resmi berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Direktur Utama INAF, Yeliandriani, menjelaskan situasi yang dihadapi oleh IGM sejak diberikan status PKPU pada 30 Mei 2024.
Sebelumnya, upaya untuk menyelamatkan IGM dilakukan dengan mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditur. Pada 3 Februari 2025, proses voting dilakukan terhadap rencana tersebut. Namun, hasilnya kurang memuaskan. Dari 13 kreditor separatis, hanya satu yang menyetujui proposal perdamaian, mewakili 32,18% suara. Sebaliknya, 12 kreditor lainnya menyatakan penolakan.
Kondisi serupa terjadi pada kreditor konkuren, di mana dari 58 kreditor, 29 menyetujui proposal, mewakili 77,89% suara dari jumlah tagihan. Sisanya, 12 menolak sementara 17 lainnya tidak hadir dan tidak memberikan suara.
Yeliandriani mengkonfirmasi keputusan pailit ini dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). "Adalah benar sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan IGM berada dalam kepailitan," ujarnya pada Jumat 14 Februari 2025.
Kasus ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa indikasi penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan Indofarma dan IGM. Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, BPK mengidentifikasi sejumlah aktivitas ilegal yang dilakukan oleh IGM. Beberapa di antaranya adalah transaksi jual-beli fiktif, penempatan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, kerja sama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan, dan kasus pinjaman online.
"Kami menemukan adanya aktivitas yang mengindikasikan penipuan atau kerugian di pihak Indofarma dan IGM," demikian pernyataan BPK dalam laporan mereka yang disampaikan kepada DPR pada 6 Juni 2024.
Hasil laporan BPK tersebut menjadi sorotan publik dan turut memicu kehati-hatian investor dalam menanamkan modal ke perusahaan ini. Indofarma dan IGM dikenal sebagai pemain utama dalam industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia, namun dengan adanya temuan dan keputusan pailit ini, reputasi mereka dikhawatirkan runtuh.
Keputusan pengadilan yang menempatkan IGM dalam status pailit ini membuka babak baru bagi Indofarma. Perusahaan induk kini harus menyusun ulang strategi bisnis dan finansial untuk memulihkan kondisi keuangannya dan mengembalikan kepercayaan investor.
Berbagai langkah diambil Indofarma untuk menangani efek domino dari kasus ini, termasuk rencana penjualan aset. Sebelumnya, diberitakan bahwa lebih dari 50% aset Indofarma akan dijual untuk melunasi utangnya. Namun, apakah langkah tersebut cukup untuk menstabilkan kembali posisi finansial perusahaan, masih menjadi tanda tanya besar.
Kejadian ini memberikan pelajaran penting bagi korporasi lain di Indonesia mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi dalam operasional bisnis. Tidak hanya itu, kasus IGM juga menggarisbawahi risiko dan bahaya dari pinjaman online, khususnya bagi entitas bisnis besar yang mungkin terjebak dalam skema yang tidak menguntungkan.
Dampak dari keputusan pailit ini akan terus dipantau, mengingat IGM dan Indofarma memegang peran krusial dalam distribusi produk kesehatan di tanah air. Masa depan mereka kini tergantung pada langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk menyelematkan dan mencegah krisis lebih lanjut.