JAKARTA - Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah cepat yang diambil oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam merespons persoalan pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tindakan ini dinilai mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menangani isu-isu lingkungan dan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) KPPG, Alia Noorayu Laksono, yang juga merupakan kader muda Partai Golkar. Menurutnya, respon sigap dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup di kawasan yang memiliki nilai ekologi tinggi seperti Raja Ampat.
Respon Pemerintah Dinilai Strategis dan Progresif
Dalam keterangannya kepada media, Alia menyebut bahwa tindakan yang diambil oleh Bahlil Lahadalia sangat strategis dalam mengatasi kompleksitas permasalahan tambang, terutama di wilayah konservasi yang sangat sensitif terhadap kerusakan lingkungan. Ia menyatakan bahwa ketegasan Menteri ESDM dalam menyikapi polemik izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat menunjukkan adanya keberanian politik dan keberpihakan pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Kami dari Kesatuan Perempuan Partai Golkar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah cepat dan tegas yang diambil oleh Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia, dalam merespons persoalan tambang di Raja Ampat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan tidak tinggal diam ketika lingkungan dan masyarakat adat terancam oleh kepentingan bisnis yang tidak berkelanjutan,” ujar Alia Noorayu Laksono.
Ia menambahkan, ketegasan pemerintah dalam mengevaluasi dan bahkan mencabut izin pertambangan yang bermasalah merupakan sinyal kuat bagi para pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dengan mengedepankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Wilayah Raja Ampat Punya Signifikansi Strategis Ekologi
Raja Ampat merupakan salah satu kawasan konservasi laut dan darat terpenting di Indonesia, bahkan di dunia. Dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, kawasan ini bukan hanya menjadi primadona pariwisata Indonesia, tetapi juga menjadi penopang keseimbangan ekosistem laut global.
Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah izin tambang telah diterbitkan untuk aktivitas di wilayah Raja Ampat dan sekitarnya. Izin-izin ini menimbulkan kekhawatiran luas dari masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam. Banyak pihak menilai bahwa pemberian izin tambang di kawasan ekosistem penting seperti Raja Ampat bisa mengancam keberlanjutan lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal.
Menanggapi hal ini, Alia menilai bahwa tindakan Menteri ESDM untuk melakukan peninjauan kembali izin-izin tersebut sangat tepat. “Kami percaya, seorang pemimpin sejati tidak hanya berpikir jangka pendek. Tindakan Pak Bahlil adalah wujud dari kepemimpinan yang memikirkan masa depan anak cucu kita,” tegasnya.
Partai Golkar Dorong Ekonomi Hijau dan Pembangunan Inklusif
Sebagai kader partai yang sedang mendorong transformasi ekonomi hijau, Alia menyatakan bahwa Partai Golkar mendukung penuh kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ia menegaskan bahwa masa depan pembangunan Indonesia harus berbasis pada prinsip keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh warga, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan di daerah terpencil seperti Papua Barat Daya.
“Langkah Menteri ESDM yang juga kader Golkar ini sejalan dengan nilai-nilai partai yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan. Kami ingin Indonesia tumbuh kuat secara ekonomi, tetapi juga sehat secara ekologis dan adil secara sosial,” kata Alia.
Menurutnya, pendekatan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan juga akan mendorong daya tarik investasi yang lebih besar di sektor-sektor non-ekstraktif seperti pariwisata, perikanan berkelanjutan, dan energi baru terbarukan.
KPPG Dorong Peran Aktif Perempuan Papua dalam Pengawasan Lingkungan
Lebih lanjut, Alia Noorayu Laksono menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam isu-isu pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, perempuan — terutama perempuan adat Papua — sering menjadi pihak yang terdampak langsung akibat kerusakan lingkungan, namun suara mereka kerap tidak terdengar dalam forum-forum resmi.
“Oleh karena itu, KPPG juga mendorong agar perempuan, khususnya perempuan adat Papua, diberi ruang lebih besar dalam proses pengawasan, advokasi, dan pengambilan keputusan terkait izin tambang dan perlindungan lingkungan,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar kementerian terkait dan pemerintah daerah dapat membentuk forum multipihak yang melibatkan tokoh perempuan lokal, aktivis lingkungan, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua Barat Daya.
Langkah Nyata Diharapkan Menjadi Contoh Nasional
KPPG berharap langkah progresif Menteri ESDM dalam menangani permasalahan tambang di Raja Ampat bisa menjadi contoh nasional bagi penanganan kasus serupa di wilayah lain Indonesia. Dengan mengedepankan transparansi, partisipasi publik, serta evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan sosial, pemerintah dapat membangun model tata kelola sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Ke depan, kita ingin semua proses pemberian izin tambang melalui kajian yang ketat, melibatkan masyarakat, dan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Ini bukan hanya tentang aturan, tapi tentang masa depan bangsa,” pungkas Alia.
Apresiasi yang disampaikan oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencerminkan keinginan kuat dari elemen partai dan masyarakat untuk mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Respons cepat terhadap persoalan tambang di Raja Ampat menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan masih sangat relevan dan dibutuhkan.
Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan partisipasi publik — termasuk dari perempuan dan masyarakat adat — Indonesia diharapkan mampu menjaga warisan ekologisnya sembari terus membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.